50 Perusahaan Sawit Segera Kantongi Sertifikat ISPO

JAKARTA – Komisi lndonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) akan menerbitkan 50 sertifikat bagi perusahaan sawit pada Juni-Juli tahun ini. Sebanyak 523 perusahaan sawit telah mengajukan sertifikasi ISPO, namun baru separuh di antaranya yang mendapatkan sertifikat sawit lestari tersebut. Dengan sertifikat ISPO, minyak sawit lndonesia dinilai telah cukup mampu untuk masuk ke pasar internasional.

Komisi ISPO berencana menerbitkan setidaknya 50 sertifikat bagi perusahaan sawit yang dijadwalkan pada Juni-Juli 2017. Saat ini, sebanyak 30 laporan audit sudah selesai proses tanggapan dan tinggal proses akhir, sedangkan 71 laporan dalam proses verifikasi. Hingga April 2017, jumlah sertifikasi ISPO yang telah diterbitkan tercatat sebanyak 266 sertifikasi yang mencakup 1,68 juta hektar (ha) lahan dan 7,61 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

“Target kami, 50 sertifikat bisa diterbitkan dan diserahkan setelah lebaran 2017, kalau bisa bertepatan dengan Hari Krida Pertanian,” kata Ketua Sekretariat Komisi ISPO Aziz Hidayat usai seminar nasional bertajuk Inovasi dan teknologi Terkini Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Sawit Secara Berkelanjutan di Jakarta, Rabu (17/5).

Berdasarkan catatan Sekretariat ISPO, terdapat 523 perusahaan sawit, 3 KUD kebun plasma, dan satu asosiasi petani swadaya yang mengikuti sertifikasi ISPO. Dari jumlah tersebut, laporan hasil audit (LHA) yang diterima Sekretariat Komisi ISPO ada 376 yang mana sertifkat ISPO sebanyak 226 di antaranya telah diterbitkan, 11 ditunda pengakuannya, 30 laporan siap diterbitkan, dan 71 laporan dalam proses verifikasi.

Khusus untuk 11 laporan yang masih tertunda, kata dia, saat ini masih dalam proses pemenuhan syarat dan standar yang ditetapkan. Ke-11 laporan tersebut ditunda penerbitan sertifikatnya karena ketika dilakukan verifikasi di lintas kementerian ternyata masih belum memenuhi syarat terkait lingkungan, legalitas, atau baku mutu air. “Ada yang sudah lengkap, clean and clear, ternyata PROPER (pemeringkatan kinerja oleh Kementerian LHK) masih merah. Mereka harus memperbaiki itu dulu sampai PROPER menjadi hijau atau biru, setelah itu prosesnya dilanjutkan berdasarkan catatan terakhir. Jadi, tidak diaudit ulang," kata Aziz.

Aziz juga mengatakan, draf peraturan presiden (perpres) tentang penguatan ISPO saat ini masih dalam tahap konsultasi publik. Proses itu dilakukan di empat wilayah produsen kelapa sawit di Indonesia, yakni di Riau untuk wilayah Sumatera, Palangkaraya untuk Kalimantan, Palu untuk Sulawesi, dan Sorong untuk Papua. Konsultasi publik dijadwalkan rampung pada Juni 2017. “Konsultasi publik yang pertama telah dilakukan sekitar 10 hari yang lalu, di Riau, lalu di Palangkaraya, Sorong, baru di Jakarta,” kata dia.

Kampanye Negatif
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan Pemerintah Republik Lithuania untuk menghapus kampanye negatif terhadap produk sawit Indonesia di Eropa. Sejumlah negara Eropa menyebutkan, industri sawit nasional tidak ramah lingkungan dan mengandung kolesterol tinggi. "Indonesia juga telah menyampaikan concern terhadap terus berlangsungnya kampanye hitam dan tindakan diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia di Eropa," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Republik Lithuania Dalia Grybauskait di Istana Merdeka, kemarin.

Presiden Jokowi juga mengatakan, permintaan dukungan itu secara resmi telah disampaikan pada pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Lithuania. "Kita juga meminta dukungan Lithuania agar produk sawit Indonesia diperlakukan secara fair," kata Kepala Negara.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit) mencatat nilai ekspor sawit Indonesia sepanjang 2016 mencapai Rp 240 triliun atau naik 8% dari 2015 yang hanya Rp 220 triliun. Kenaikan nilai ekspor sawit itu didorong kenaikan harga CPO global yang naik 41,4% di sepanjang 2016. (nov)

Sumber : Investor Daily | Kamis, 18 Mei 2017

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »