KAWASAN GAMBUT : Tukar Guling Lahan Disiapkan

JAKARTA
- Pemerintah menyiapkan skema tukar guling lahan atau
 land swap bagi pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan yang 40% luas areal kerjanya berupa kawasan gambut fungsi lindung.
 
Berdasarkan PP No. 57/2016 tentang Perubahan atas PP No. 77/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, setiap konsesi wajib menyisihkan 30% lahan sebagai zona gambut fungsi lindung yang tidak boleh digarap.
 
Namun, zona lindung berpotensi membengkak lebih dari 30% jika terdapat beberapa kriteria fungsi lindung lain seperti gambut setebal lebih dari 3 meter. Guna memberikan kepastian bisnis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menawarkan skema tukar guling lahan bila zona lindung minimal 40% dari seluruh luas konsesi.
 
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK Ida Bagus Putera Parthama mengakui pencadangan zona lindung mencemaskan pelaku bisnis karena lahan gambut yang sedang digarap dapat beralih menjadi fungsi Iindung. Namun, dampak dari kewajiban itu tidak akan diterima dalam jangka waktu pendek.
 
Pasalnya, zona lindung yang dibudidayakan dapat tetap digarap sampai masa panen. Sementara untuk mengantisipasi gangguan investasi jika zona lindung mencapai minimal 40% luas konsesi, pengusaha diperkenankan mengusulkan lahan pengganti.
 
"Kami sedang susun permennya. Mungkin dalam satu minggu ini selesai," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/2).
 
Berdasarkan data KLHK, saat ini terdapat sekitar 2,52 hektar (ha) lahan gambut fungsi lindung di areal perizinan. Sebanyak 1,5 juta ha berada di dalam 101 konsesi perusahaan hutan tanaman industri (HTI).
 
Putera belum dapat memutuskan apakah luas lahan pengganti sama dengan zona Iindung atau kurang. Dia hanya memastikan tidak ada masalah dengan lahan pengganti karena ada pencadangan 800.000 hektar kawasan hutan produksi. "Lahan bisa diambil dari HTI-HTI yang tidak lagi aktif."
 
Klausul lain yang disiapkan KHLK adalah permohonan tukar guling lahan tidak serta merta diberikan, tetapi harus melalui pertimbangan akademisi dan pemerintah daerah. Di sisi lain, mereka diwajibkan menjatah 40% konsesi pengganti untuk garapan masyarakat. Angka ini jauh lebih tinggi dari kewajiban kemitraan HTI saat ini yang hanya mengalokasikan 20%.
 
Sementara itu, pengaturan skema tukar guling untuk pelaku usaha perkebunan akan diatur oleh peraturan menteri pertanian.
 
Permen LHK yang akan mengatur tukar guling lahan merupakan satu dari lima permen turunan PP 57/2016. Empat beleid lain sudah diteken oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.
 
Pertama, Permen LHK tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. Kedua, Permen LHK tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. Ketiga, Permen tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan Ekosistem Gambut. Keempat, Permen LHK tentang Perubahan Permen LHK No. 12/2015 tentang Pembangunan HTI.
 
Kepada 101 pemegang perusahaan HTI yang konsesinya bergambut, KLHK mewajibkan mereka mengajukan perubahan rencana kerja usaha (RKU) mulai hari ini, Kamis (23/2). Perubahan RKU mengacu pada Kepmen LHK tentang penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut yang juga sudah diteken Menteri LHK.
 
Dihubungi terpisah, Ketua Perkumpulan Masyarakat Gambut Indonesia (HGI) Supiandi Sabiham menilai pemerintah terlalu mengambinghitamkan lahan gambut sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Padahal, berkaca dari kasus karhutla 2015, hanya 30% titik api muncul di area gambut, sisanya di lahan mineral. (Samdysara Saragih)

Sumber : Media Indonesia

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »