PERLUASAN SUBSIDI BIODIESEL, Sampai April, Target Serapan Biodiesel Tetap 1,53

JAKARTA – Pemerintah menetapkan alokasi biodiesel yang disubsidi untuk periode November 2016 sampai April 2017 tetap sekitar 1,53 juta kiloliter (KL) yang akan dipasok 16 perusahaan. Hal ini lantaran rencana perluasan subsidi biodiesel baru disetujui untuk pembangkit listrik, belum sampai solar non-subsidi. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, lantaran belum ada persetujuan perluasan subsidi biodiesel hingga ke solar nonsubsidi secara keseluruhan, maka pihaknya belum berani menambah alokasi volume biodiesel yang ditetapkan setiap enam bulan sekali.

Pasalnya, biodiesel yang disubsidi masih sama, yakni untuk solar subsidi dan solar pembangkit listrik. "Sehingga untuk periode November 2016 – April 2017 ini (volumenya) sama seperti kemarin (periode sebelumnya), yakni sekitar 1,5-1,6 juta KL," kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 673 K/12/DJE/2016, ditetapkan alokasi biodiesel yang disubsidi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sebesar 1,53 juta KL Selain itu, Kepmen juga menetapkan 16 perusahaan yang akan memasok biodiesel tersebut untuk PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo.

Pasokan untuk Pertamina ditetapkan sebesar 1,5 juta KL. Pemasoknya adalah PT Cemerlang Energi Perkasa 88.2211 KL, PT Wilmar Bioenergi Indonesia 241.444 KL, PT Pelita Agung Agrindustri 39.298 KL, PT Cilliandra Perkasa 55.338 KL, PT Musim Mas 130.340 KL dan 70.108 KL, PT Darmex Biofuels 47.168 KL, PT Energi Baharu Lestari 18.084 KL, dan PT Wilmar Nabati Indonesia 256.556 KL.

Pemasok lainnya yakni PT Bayas Biofuels 128.465 KL, PT LDC Indonesia 72.460 KL, PT SMART Tbk 75.940 KL, PT Tunas Baru Lampung 65.905 KL, PT Multi Nabati Sulawesi 77.365 KL, PT Permata Hijau Palm Oleo 51.467 KL, PT Intibenua Perkasatama 55.058 KL, dan PT Batara Elok Semesta Terpadu 35.783 KL.

Sementara alokasi biodiesel untuk AKR ditetapkan sebesar 21 ribu KL. Rincian pemasoknya adalah PT Musim Mas 4.000 KL, PT Wilmar Bioenergi Indonesia 1.000 KL, PT Wilmar Nabati Indonesia 11.200 KL, PT SMART Tbk 3.400 KL, PT Tunas Baru lampung 700 KL, dan PT LDC Indonesia 700 KL.

Menurut Rida, alokasi biodiesel ini bisa saja diubah di tengah periode berjalan jika rencana perluasan subsidi biodiesel secara menyeluruh telah disetujui. Pasalnya jika volume biodiesel yang disubsidi hanya untuk solar subsidi, kebutuhannya hanya 3 juta KL untuk satu tahun. Sementara jika solar subsidi juga akan disubsidi, maka terdapat tambahan kebutuhan biodiesel 2,5 juta KL per tahun.

"Diubah saja alokasinya, kan memang bisa dievaluasi setiap tiga bulan. Yang penting, saat kami mengevaluasi, ada payung hukumnya," jelasnya.

Permen 26/2016
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2016 tentang penyediaan dan pemanfaatan biodiesel dalam kerangka pembiayaan BPDP, yang mencabut Permen 29/2015. Menurut Rida, peraturan tersebut menjadi payung hukum rencana perluasan subsidi biodiesel hingga ke solar subsidi. Beleid ini harus ada lantaran solar untuk pembangkit listrik termasuk solar nonsubsidi. Namun untuk rencana perluasan hingga solar nonsubsidi untuk transportasi dan industri, belum dilaksanakan sampai disetujui Komite Pengarah.

“Jadi ini dasar hukum untuk semua. Jadi begitu Komite Pengarah setuju, aturannya sudah ada," kata Rida. Lantaran belum ada persetujuan, maka pemerintah batal memulai perluasan subsidi biodiesel secara menyeluruh pada November nanti. Sehingga, diakui Rida, serapan biodiesel untuk periode November 2016 – November 2017 diprediksi tidak akan setinggi target awal 5,5 juta KL. Dengan asumsi tanpa solar nonsubsidi belum seluruhnya disubsidi, maka serapa biodiesel setiap enam bulan hanya sekitar 1,5 juta KL. "Artinya totalnya sekitar 3 jula KL, kalau dibandingkan target 5,5 juta KL," ujarnya.

Target 5,5 juta KL ditetapkan dengan asumsi perluasan subsidi unfuk semua jenis solar bisa dilakukan awal November, Diakuinya, pemerintah tidak bisa buru-buru memutuskan rencana perluasan itu lantaran harus menemukan keseimbangan jumlah pemasukan dana BPDP dan subsidi yang dikeluarkan. Beberapa opsi itu adalah subsidi penuh biodiesel untuk solar bersubsidi dan subsidi sebagian kecil untuk solar non- subsidi serta subsidi tetap dengan besaran yang berbeda untuk solar subsidi dan nonsubsidi.

Besaran subsidinya diupayakan untuk tidak lebih dari Rp 17 triliun. Sementara untuk memperoleh dana yang dibutuhkan, tambah Rida, pihaknya juga mengusulkan pungutan ekspor progresif untuk ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya. Rincinya, ketika harga minyak sawit mentah US$ 650 per ton, maka dikenakan pungutan US$ 50 per ton. Namun setiap harga minyak sawit naik US$ 50, pungutan ekspor yang dikenakan juga meningkat 20%. "Intinya keduanya (solar subsidi dan nonsubsidi) disubsidi, bagaimanapun caranya. Jadi semuanya biosolar bersubsidi," jelas Rida. (ayu)

Sumber : Investor Daily | Jumat, 4 November 2016

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »