Pemerintah Diminta Susun Rencana Induk Perkelapasawitan

JAKARTA - DPR mulai membahas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkelapasawitan dengan para pelaku usaha. Dalam salah satu klausul dari RUU Perkelapasawitan disebutkan bahwa pemerintah pusat harus menyusun rencana induk perkelapasawitan untuk mewujudkan tujuan industri perkelapasawitan di Tanah Air. Rencana induk tersebut hendaknya mencakup budidaya, pengolahan hasil, dan perdagangan kelapa sawit di Indonesia.
Rencana induk tersebut juga harus sejalan dengan strategi induk pembangunan pertanian dan rencana induk pembangunan industri nasional. Rencana induk tersebut disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau setiap lima tahun sekali. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, RUU Perkelapasawitan saat ini sedang dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI. DMSI menjadi perwakilan pelaku usaha untuk pembahasan draf RUU tersebut. "Memang saat ini sudah ada UU Perkebunan. tapi untuk saat ini dianggap perlu dibuat UU Perkelapasawitan. Menurut kami, UU ini dibuat agar lebih lengkap lagi soal perkelapasawitan yang selama ini belum masuk di UU Perkebunan. Yang menjadi perhatian kami adalah, bagaimana petani dan perusahaan mendapat ruang untuk berusaha dan berkembang," kata Derom saat konferensi pers di Jakarta, Senin (24/10).
Selain penyusunan rencana induk, lanjut Derom, yang menjadi sorotan pelaku usaha adalah pembentukan Badan Pengelola Kelapa Sawit. Badan yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU tersebut nantinya yang akan menyusun rencana induk perkelapasawitan Indonesia. "Setelah UU ini disahkan maka akan dibentuk Badan Pengelola yang selanjutnya menyusun rencana induk perkelapasawitan.
Rencana induk itu yang nantinya memuat soal pembangunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk akan ketahuan apakah masih butuh moratorium atau tidak," kata Derom. Selain itu, lanjut dia, DMSI menyoroti ketentuan soal perizinan lahan kebun kelapa sawit. DMSI mengusulkan, untuk lahan petani dengan luasan 5-25 hektare (ha) tidak perlu izin hak guna usaha (HGU), tapi tetap jadi hak milik petani. "Sedangkan utuk lahan 25-100 ha itu ditetapkan agar diberikan izin khusus dan dapat dipertahankan sebagai kepemilikan individu," kata Derom.
Wakil Ketua I DMSI Sahat Sinaga menambahkan, RUU Perkelapasawitan juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan penelitian dan pengembangan untuk membangun subsektor kelapa sawit di Indonesia. Dengan demikian, tantangan akibat semakin terbatasnya lahan bisa diantisipasi, yakni dengan pengembangan varietas yang produktivitasnya semakin tinggi. "Kami juga melihat di dalam draf RUU ini belum secara detil mengatur soal pemenuhan prinsip berkelanjutan," kata dia. Yang jelas, Derom menambahkan, UU Perkelapasawitan nantinya bisa mewujudkan kepastian data yang terpercaya mengenai subsektor kelapa sawit di Tanah Air.
"Sekarang, data atau angka informasi soal sawit masih berbeda-beda. Belum pernah ada angka resmi, itu yang kita harapkan bisa diselesaikan dengan adanya RUU Perkelapasawitan tersebut," kata Derom. (eme)

Investor Daily | Selasa, 25 Oktober 2016


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »