Gapki: Moratorium Bukan Jaminan

JAKARTA - Pelaku usaha kelapa sawit meyakini moratorium izin pembukaan perkebunan selama lima tahun tidak menjadi jaminan kebakaran hutan dan lahan akan berhenti. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang berpendapat, kebakaran hutan yang terjadi selama ini bukan semata-mata karena pembukaan lahan untuk perkebunan.

Bilamana pemerintah benar-benar menangguhkan izin atau moratorium, kebakaran hutan dinilai masih akan berlangsung. “Apakah jika nanti kami moratorium tidak akan ada kebakaran? Mari kita sama-sama buktikan," ujarnya dalam jumpa pers, Kamis (8/9).

Togar merujuk data Global Forest Watch yang melansir titik api di perkebunan kelapa sawit hanya 9%, mayoritas sisanya berada di luar kawasan. Menurutnya, langkah-langkah pencegahan kebakaran semestinya tidak hanya dibebankan kepada pengusaha, tetapi juga jutaan orang yang hidup di sekitar kebun.

Kepala Hubungan Korporat PT Musim Mas ini justru berpandangan tanggung jawab terbesar pencegahan kebakaran berada di tangan pemerintah. Dia mencontohkan pembiaran praktik membakar lahan melalui klausul dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

 "Tidak mungkinlah perusahaan ingin membakar investasi mereka sendiri. Konyol kalau sampai ada seperti itu." Sikap tersebut merupakan tanggapan atas pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang berulangkali menyebutkan kebijakan moratorium dirilis pemerintah salah satunya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Siti, daerah perkebunan kelapa sawit biasanya dialih fungsi dari kawasan hutan yang ditebang secara ilegal dan lantas dibakar dengan mengatasnamakan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menilai instruksi presiden tentang moratorium dapat menjadi awal pembenahan izin-izin yang terjadi di sejumlah daerah.

Dengan demikian, pencegahan dan penegakan hukum kelak menjadi lebih sinergis. Sementara itu, Gapki menyatakan telah mengintruksikan kepada para anggotanya di daerah rawan kebakaran untuk menyiapkan langkah-langkah preventif.

Sejumlah daerah itu adalah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Togar Sitanggang mengklaim, tindakan pencegahan telah dimulai anggota Gapki sejak Januari tahun ini. Anggota Gapki menyosialisasikan kepada penduduk desa sekitar konsesi untuk sama-sama mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.

"Karena yang selama ini terjadi api merembet masuk ke kebun dari luar." Selain itu, tambah Togar, anggota Gapki melatih staf internal agar lebih awas dengan kemunculan api. Kolaborasi juga dilakukan bersama dengan aparat kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah. Togar memprediksi, kebakaran hutan dan lahan tahun ini tidak akan separah pada 2015. Pasalnya, sejak Juni 2016 Indonesia memasuki musim kemarau basah dan berlanjut dengan fenomena La Nina.

Sumber : Bisnis Indonesia | Jumat, 9 September 2016 (Samdysara Saragih)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »