Bauran Biodiesel Akan Diperluas

JAKARTA – Pemerintah akan memperluas penyaluran subsidi bahan bakar nabati atau biodiesel berbasis minyak kelapa sawit untuk Solar nonsubsidi. Selama ini, pemerintah telah mengalokasikan biodiesel kepada Solar nonsubsidi, tetapi volumenya masih rendah.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi penlaluran biodiesel selama Januari-Agustus 2016 hanya 1,95 juta kiloliter (kl). Dari jumlah tersebut terdiri dari 1,7 juta kl dari sektor pelayanan publik (public service obligation/PSO) dan 205.302 kl non-PSO.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan, pemerintah masih melakukan pembahasan harga biodiesel yang akan disubsidi tersebut. Pasalnya, program pencampuran biodiesel 20% untuk sektor non-PSO masih minim lantaran tak ada bantalan subsidi dari Badan Pengumpul Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sebagai akibatnya, selisih harga yang timbul antara Solar dan biodiesel semakin tinggi. Program bauran B20 adalah bauran 20% biodiesel dalam setiap 1 liter Solar.

Selama ini, harga biodiesel jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Solar sehingga pemerintah memberikan subsidi untuk bahan bakar nabati dari sawit tersebut. Realisasi konsumsi Solar nonsubsidi pada Januari-Juni 2016 mencapai 2 juta kl, sedangkan bauran biodiesel hanya 172.944 kl atau 8,4%.

Kebijakan perluasan subsidi biodiesel terhadap penyaluran kategori non-PSO akan diatur dalam peraturan presiden. "Perpresnya nanti tidak hanya [mengatur penerapan B20 untuk] PSO saja," ujarnya usai rapat membahas kebijakan biodiesel, Jumat (23/9).

Pemerintah menargetkan serapan biodiesel pada 2017 sebanyak 5,5 juta kl yang dengan rincian 3 juta kl untuk Solar bersubsidi dan Solar nonsubsidi 2,5 juta kl. Hitungan tersebut dengan asumsi porsi biodiesel yang dicampur tetap 20% atau B20.

Rida menegaskan, pemerintah akan memberikan sanksi kepada penyalur bahan bakar minyak (BBM) yang tidak melakukan pencampuran bahan bakar nabati. Bila pada biodiesel PSO dibebankan sanksi, katanya, hal yang sama juga akan diterapkan pada Solar nonsubsidi. Sebagai contoh, dia menyebut, denda akan berlaku sebesar Rp6.000 per liter Solar yang terbukti tidak dicampur dengan 20% biodiesel.

Sumber : Bisnis Indonesia | Senin, 26 September 2016

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »