Pemerintah Siapkan Dasar Hukum Hentikan Implementasi IPOP

Jakarta-Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan landasan atau dasar hukum guna menghentikan implementasi skema ikrar sawit berkelanjutan atau The Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP). Hal itu dilakukan Kementan setelah menerima keluhan dari para petani dan perusahaan sawit kecil menengah bahwa tandan buah segar (TBS) dan minyak sawit mentah (CPO) yang dihasilkannva tidak bisa ditampung oleh perusahaan sawit besar yang bergabung ke IPOP.
 
Dirjen Perkebunan Kementan Gamal Nasir mengatakan, Pihaknya telah menyampaikan dua alternatif kepada manajemen IPOP, yakni dibubarkan atau mereka tidak mengatur ketentuan sawit terkait lingkungan yang sudah berlaku di Indonesia (lndonesian Sustainable Palm Oil System/ISPO). "Iya kita memang sedang menyiapkan dasar hukum untuk membubarkan mereka manajemennya sekaligus agar perusahaan yang sudah teken IPOP tidak lagi mengikuti aturan mereka. Perusahaan-perusahaan itu harusnya mengikuti ketentuan pemerintah (ISPO),” kata dia saat dikonfirmasi Investor Daily, Rabu (23/3).
 
Gamal mengatakan, dalam ketentuan IPOP, TBS atau CPO tidak boleh berasal dari proses deforestasi atau praktik budidaya di atas hutan alam. Padahal dalam praktiknya tidak ada sawit di Indonesia yang demikian. Seharusnya, perusahaan sawit manapun yang beroperasi di Indonesia takut usaha takut produksi CPOnya tidak laku di luar negeri, masih banyak pasar lain yang tidak memberlakukan persyaratan tertentu. “Memang harus agak keras, tapi kita bukan mengusir, ini karena kita punya harga diri, kita berdaulat, kita sudah ada aturan, sekarang saja Indonesia dan Malaysia buat kerja sama untuk standar sawit," ujar dia.
 
Menurut Gamal, dasar hukum yang dimaksud bisa saja berupa surat keputusan menteri. Sejauh ini Kementan melakukan diskusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kehadiran IPOP telah melangkahi Kementan selaku otoritas sektor hulu sawit di Indonesia. Pembinaan industri perkebunan sawit merupakan kewenangan Ditjen Perkebunan Kementan, sehingga keria sama di sektor sawit termasuk dengan pemerintah daerah (Pemda) hendaknya di bawah koordinasi Kementan. "Semua kebijakan hulu sawit, terutama dalam hal pembinaan berada di Kementan," ujar dia. (tl)

Sumber : investor daily

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »