CPO Bisa Jadi Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya melakukan penghematan energi fosil dengan beralih menggunakan minyak kelapa sawit (CPO). Kebijakan biodiesel ini ternyata tidak hanya menciptakan permintaan tambahan untuk CPO, tetapi juga melindungi petani kecil dari potensi krisis dan kemiskinan karena penurunan harga tandan buah segar.
CPO merupakan salah satu sektor yang efektif untuk pengentasan kemiskinan. Pasalnya, satu hektar perkebunan CPO, dapat menghasilkan rata-rata 3,8 ton minyak. Berdasarkan harga saat ini, penghasilan yang diperoleh adalah sekira USD2.150 per hektare (ha). Jumlah ini jauh lebih besar apabila dibangunkan dengan perkebunan karet dengan tingkat produktivitas 1 ton per ha yang hanya menghasilkan USD1.500 per ton.
Saat ini, perkebunan sawit rata-rata membutuhkan 0,12 pekerja per hektar. Bahkan, perkebunan sawit mampu menyerap lebih dari 4 juta tenaga kerja langsung dan lebih dari 10 juta tenaga kerja tidak langsung serta berkontribusi besar terhadap ekspor non-migas Indonesia.
Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, selain mengentasi kemiskinan, praktik sustainable palm oil juga memainkan peran penting untuk mengurangi emisi karbon hingga 29 persen pada 2030 dan 41 persen dengan dukungan internasional. Sebab itu, pemerintah berencana untuk fokus pada penanaman kembali CPO di lahan kritis dan daerah produktivitas rendah untuk meningkatkan hasil.
“Dengan mempromosikan wajib biodiesel (B20) pada 2016, yang secara bertahap akan meningkat menjadi 30 persen pada 2025, kami yakin kebijakan ini akan mempromosikan penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Kami sedang dalam proses non-mandatory (non-PSO) untuk melakukan 20 persen pencampuran yang akan meningkatkan permintaan tambahan untuk CPO. Kami memperkenalkan kebijakan ini selama lingkungan bahan bakar fosil menurun sehingga beban bagi konsumen akan relatif minimal. Untuk menambal perbedaan harga, kami berpikir untuk mengambilnya dari marjin produsen minyak, bukan membebankannya kepada konsumen,” kata Darmin dalam Konferensi Sawit dan Lingkungan (ICOPE) ke-5 di Nusa Dua, Bali, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima oleh Okezone, Rabu (16/3/2016).
Seperti diketahui, pada tahun 2015 luas perkebunan CPO Indonesia sudah mencapai 11 juta hektar, dengan total produksi mencapai 32 juta ton. Secara total, 45 persen dari lahan jumlah lahan perkebunan CPO ini dimiliki oleh petani, sedangkan 55 persen seusianya dikuasai oleh korporasi dan BUMN.
Melihat besarnya jumlah lahan yang dikuasai oleh korporasi, Darmin berharap perusahaan yang lebih kuat dapat mencari solusi jangka panjang untuk meningkatkan praktik keberlanjutan petani. Salah satunya adalah bekerja sama dengan pemerintah untuk mempromosikan praktik perkebunan yang baik dan berkelanjutan.
“Karena itu kami ingin memprioritaskan pada masalah pada pencegahan bencana untuk tahun ini. Banyak fokus dan bantuan yang ditawarkan pada isu-isu yang berdampak jangka menengah dan panjang. Namun dalam jangka pendek kita perlu memprioritaskan pencegahan segera untuk mencegah berulangnya kebakaran hutan,” tegas Darmin.(rai)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »