RI Tolak Pajak Progesif Impor Sawit Perancis

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menolak rencana perancis yang akan memberlakukan pajak progresif untuk impor minyak sawit mulai 2017. Selain diskriminatif karena minyak nabati dari biji rapa (rapeseed oil) dari bunga matahari (sun flower oil), dan dari biji kedelai (soya oil) tidak dikenai kebijakan tersebut, rencana Perancis tersebut juga dinilai ironis bagi Indonesia karena hasil dari pengenaan pajak progresif tersebut digunakan untuk program tunjangan sosial (social security fund) masyarakat Perancis.

Kebijakan pengenaan pajak progresif tersebut sedianya termuat dalam UU tentang Keanekaragaman Hayati yang rancangannya telah disepakati Senat Perancis pada 21 Januari 2016 dan akan diputuskan DPR Perancis memberlakukan pajak impor 103 euro per metrik ton (mt) untuk minyak sawit dan produk berbahan baku minyak sawit. Nantinya, pada 2017 impor minyak sawit dan produk minyak sawit dikenai pajak 300 euro per mt, pada 2018 menjadi 500 euro per mt, pada 2019 menjadi 700 euro per mt, dan pada 2020 menjadi 900 euro per mt. Khusus untuk produk makanan yang berbahan baku minyak sawit dikenai bea masuk (import duty) tambahan sebesar 3,8% dan 4,6% untuk produk kernel oil. Setelah 2020, pajak akan dinaikkan secara tahunan yang diatur oleh Kementerian Keuangan Perancis.

Deputi Menko Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim dan Sumber Daya Arif Havas Oegroseno mengatakan, kebijakan perpajakan di Perancis tersebut didasarkan pada tiga alasan. Pertama, tambahan pajak itu akan diggunakan untuk membantu melawan deforestasi dan kerusakan ekosistem. Kedua, pajak tersebut akan membantu upaya penghilangan pestisida berbahaya (paraqua) bagi kebun sawit di seluruh dunia. Ketiga, pengenaan pajak progresif itu akan menghilangkan potensi bahaya minyak sawit bagi kesehatan, Perancis menilai minyak sawit bisa menyebabkan serangan jantung dan alzheimer. “Indonesia keberatan dengan pengenaan kebijakan pajak itu. Kami sudah sampaikan keberatan ke Dubes Perancis untuk Indonesia pada Senin (1/2). Malaysia dan Pantai Gading juga keberatan dengan kebiajkan Perancis ini,” kata dia dalam diskusi terbatas dengan sejumlah media di Jakarta, Senin (1/2).

Oegroseno menyatakan, Pemerintah Indonesia keberatan dengan alasan-alasan tersebut. Pertama, Denmark, Perancis, Jerman, Belanda dan Inggris telah meneken Deklarasi Amsterdam yang secara spesifik menyatakan bahwa negara-negara tersebut mendukung minyak sawit berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan tanpa deforestasi. Namun dengan pajak progresif tersebut, itu bisa dibilang bahwa ini merupakan hukum. Indonesia misalnya yang sedang gencar-gencarnya mendorong tericiptanya minyak sawit berkelanjutan yang seharusnya diberi insentif malah diberi pajak tinggi. Kedua, Perancis tidak menerapkan equal treatment, karena rapeseed oil, sun flower oil, dan soya oil yang diproduksi Perancis tidak dikenakai kebijakan itu. Akibatnya, kebijakan itu cenderung diskriminatif untuk minyak sawit, terutama bagi Indonesia sebagai produsen terbesar. “Ini bisa jadi hanya bentuk proteksi dari Perancis untuk minyak nabati mereka. Ini merupakan pelanggaran kewajiban organisasi perdagangan dunia (WTO) dan pasal 3 ayat 2 dari GATT 1994 dan aturan internal pasar Uni Eropa (TFEU) padal 110,” jelas dia.

Dia menambahkan, alasan Perancis juga tidak sesuai fakta terutama tentang melawan deforestasi dan kerusakan ekosistem. Saat ini, Indonesia telah memiliki sistem sawit lestari (ISPO) dan kebijakan persawitan telah memperhatikan lingkungan. Pemerintah Indonesia juga cenderung tegas memberikan sanksi bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015. Menurut Informasi dari Global Forest Watch dan CIFOR disebutkan bahwa hanya 10 persen karhutla yang terkait sawit. Artinya, dari sisi upaya Indonesia melakukan deforestasi tidaklah masuk akal. Pun dengan pertisida paraquat. Indonesia sudah mengapuskannya sejak lama. Juga tentang bahaya sawit bagi kesehatan yakni serangan jantung dan alzheimer, Pusat Riset CREDOC justru menyatakan bahwa klaim itu tidak benar. “Keberatan yang paling utama adalah pajak progresif itu nantinya ditransfer untuk social security fund masyarakat perancis, petani sawit Indonesia yang miskin justru harus mensubsidi masyarakat Perancis, ini sangat ironis,” kata dia.

Sumber : Investor Daily

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »