OJK Klarifikasi Surat KJP-CPS

Terkait dengan adanya pemberitan yang menyampaikan bahwasanya KJP-CPS merupakan salah satu perusahaan dari 262 perusahaan yang tidak memiliki izin atau perusahaan bodong yang direlease oleh OJK, membuat KJP-CPS melayangkan surat keberataan dan meminta klarifikasi resmi dari OJK terkait hal tersebut, ungkap Ketua KJP-CPS, Hilmi Hasan, SE.

Dalam surat klarifikasi OJK terkait dengan KJP-CPS disampaikan bahwasanya OJK menerima konfirmasi terhadap beberapa perusahaan yang ada dalam daftar dimaksud yang dalam keterangan pers sebelumnya terdapat 44 perusahaan yang sudah diberikan izin oleh Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementrian Perdaganga, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), maupun Kementerian Hukum dan HAM.

OJK  tidak  dalam  kapasitas  untuk  menyatakan  kelembagaan,  kegiatan,  dan produk  perusahaan  tersebut  sebagai  kegiatan  yang  melawan/tidak  melawan hukum.  Untuk  keterangan  lebih  lanjut  masyarakat  dapat  menghubungi Kementerian/Lembaga yang menerbitkan izin kepada perusahaan tersebut diatas.

Menurut OJK, Kementerian  Koperasi  dan UKM  sedang  berkoordinasi  dengan Dinas Koperasi dan UMKM di daerah untuk memastikan bahwa 15 koperasi yang tercantum  dalam  daftar  yang  dirilis  oleh  OJK  telah melaksanakan kegiatan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Anggota KJP-CPS yang berada di Jakarta sempat melakukan audiensi ke pihak OJK untuk menjelaskan KJP-CPS bukanlah perusahaan yang melawan hukum atau perusahaan yang tidak memiliki izin, karena samapi saat ini KJP-CPS merupakan perusahaan yang sudah 13 tahun berjalan dan berada dibawah perizinan Koperas dan sesuai undang-undang koperasi, ungkap Hilmi Hasan.

KJP- CPS sampai saat ini berada dalam naungan atau binaan Dinas Koperasi dan UKMM Kota Banjarmasin dengan Akta Pendirian  nomor 17/BH/KDK.16.10/XI/2000, Tanda Daftar Perusahaan nomor  161026500183 serta SIUP nomor 503-074/SIUP.BP-VIII/BP2TPM/2010 selain itu KJP-CPS juga merupakan salah satu koperasi yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia atau GAPKI dengan nomor 08-44/GAPKI/I/2014.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »