Berita

Aktifitas

Recent Posts

Surprise, Eropa Hapus Bea Masuk Antidumping Biodiesel

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan menyampaikan bahwa Pemerintah dan pelaku usaha industri biodiesel Indonesia berhasil memenangkan gugatan tingkat banding di Mahkamah Uni Eropa (UE) dalam kasus pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD). Dengan demikian, UE menghapus pengenaan BMAD sebesar 8,8%-23,3% atas produk biodiesel dari Indonesia. Penghapusan BMAD ini berlaku per 16 Maret 2018.

“Gugatan banding Pemerintah Indonesia dan sejumlah perusahaan terhadap pengenaan BMAD atas produk biodiesel telah dikabulkan Mahkamah UE. Dengan demikian, pengenaan BMAD yang dilakukan UE dihapuskan sehingga para pelaku usaha bisa kembali mengekspor biodiesel tanpa ada tambahan BMAD. Sedangkan untuk produsen yang tidak mengajukan gugatan ke pengadilan lokal di UE menunggu implementasi hasil keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO,” jelas Oke dalam siaran persnya yang diterima Agrofarm, Rabu (21/3/2018).

Kemenangan ini, lanjut Oke, merupakan kemenangan ganda Indonesia atas UE. Sebelumnya, Pemerintah berhasil memenangkan sengketa di DSB WTO. Hasil putusan Mahkamah UE dan putusan DSB WTO memberikan sinyal positif bagi negara-negara mitra dagang Indonesia terhadap perdagangan yang adil (fair trade) sektor sawit.

“Dengan adanya kemenangan ini, diharapkan negaranegara mitra dapat menangkap sinyal positif untuk melebarkan akses pasarnya bagi biodiesel Indonesia. Sektor kelapa sawit Indonesia tidak mengandung subsidi dan juga tidak dijual dengan harga dumping, tandas Oke.

Dengan kemenangan tersebut, ekspor biodiesel Indonesia ke UE juga diharapkan dapat segera kembali berjalan lancar. Kemenangan ini tentunya menjadi bekal kuat untuk menghadapi tuduhan yang sama dari negara lain dan mempunyai nilai tersendiri bagi peningkatan ekspor biodiesel, maupun produk turunan sawit lainnya. Kemenangan ganda ini juga memberikan peluang yang besar bagi ekspor biodiesel Indonesia untuk kembali bersaing di pasar UE, imbuh Oke.

Berdasarkan data statistik BPS ekspor biodiesel Indonesia ke UE sempat mencapai USD 1,4 miliar di tahun 2011 sebelum dikenakan BMAD pada tahun 2013. Pada periode 20132016 ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa turun sebesar 42,84%, atau dari USD 649 juta di tahun 2013 turun menjadi USD 150 juta di tahun 2016. Nilai ekspor biodiesel Indonesia ke UE paling rendah terjadi pada tahun 2015 sebesar USD 68 juta.

Sebelumnya Menteri Perdagangan melalui siaran pers beberapa waktu lalu telah menginformasikan bahwa tren ekspor biodiesel Indonesia ke UE pada periode sejak pengenaan BMAD sampai dengan dikeluarkannya putusan akhir DSB WTO (2013-2016) diestimasikan sebesar 7%.

Jika peningkatan tersebut dapat dipertahankan dalam dua tahun ke depan, maka nilai ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2019 diperkirakan mencapai USD 386 juta dan pada tahun 2022 mencapai USD 1,7 miliar.

Direktur Pengamanan Perdagangan, Pradnyawati, menegaskan bahwa Pemerintah akan melakukan pemantauan terhadap hasil keputusan Pengadilan UE tersebut. Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak produsen/eksportir untuk memastikan bahwa UE segera melaksanakan hasil keputusan pengadilan dan akses pasar benar-benar terbuka, tandasnya.

Langkah Gugatan Indonesia

UE mengenakan BMAD terhadap produk biodiesel Indonesia dengan margin dumping sebesar 8,8%- 23,3% sejak 19 November 2013. Indonesia kemudian mengambil langkah dengan mengajukan keberatan terhadap pengenaan BMAD tersebut ke Pengadilan Umum Tingkat I UE, serta ke DSB WTO.

Pengajuan gugatan di Pengadilan Umum Tingkat I UE dimulai sejak 19 Februari 2014. Hasilnya, Pengadilan Umum Tingkat I UE menolak penerapan BMAD oleh UE pada 15 September 2016. Dari hasil tersebut, UE mengajukan gugatan banding ke Mahkamah UE pada 24 November 2016. Hakim Mahkamah UE kemudian menguatkan putusan Hakim Pengadilan Umum Tingkat I UE untuk menolak penerapan BMAD tersebut. Dian

Sumber : agrofarm.co.id

RI Punya Posisi Tawar yang Kuat

Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk bernegosiasi dengan negara-negara yang menghambat ekspor minyak sawit mentah karena memiliki hubungan dagang secara timbal balik. Selain mengekspor minyak sawit mentah (CPO) misalnya, Indonesia juga mengimpor pesawat dan sejumlah produk dari berbagai negara di Uni Eropa.

Kawasan ekonomi itu menghambat ekspor CPO Indonesia melalui rencana penghapusan penggunaan produk CPO pada 2021. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, hubungan dagang itu bisa menjadi daya tawar Indonesia untuk bernegosiasi. ”Kalau mereka stop impor CPO dari Indonesia, kita juga bisa stop impor dari hasil produksi Eropa, seperti misalnya pesawat,” ujar Kalla kepada wartawan, Senin (19/3) di Manado.

Deforestasi menjadi latar belakang terbitnya resolusi sawit oleh Parlemen Uni Eropa yang mengeluarkan CPO dari bahan bakar nabati yang berkesinambungan.

Ada tiga negara dan satu kawasan ekonomi, yakni Amerika Serikat, Norwegia, India, dan Uni Eropa yang menghambat ekspor CPO. Kalla menilai hambatan ini bermotif persaingan dagang. Beberapa negara sedang mendorong penjualan minyak dari biji bunga matahari, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak kanola.

Upaya lain untuk mengatasi hambatan ekspor adalah bekerja sama dengan Malaysia yang menjadi dua negara pengekspor CPO terbanyak. ”Indonesia dan Malaysia kira-kira mengekspor 70 persen atau lebih CPO di dunia,” tutur Kalla.

Kementerian Perdagangan menyiapkan strategi memperbaiki citra CPO dan produk turunannya untuk menghadapi kampanye negatif. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, kampanye itu merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap CPO dan produk turunannya.

Indonesia membela diri dengan menyodorkan fakta pengelolaan sawit secara berkelanjutan dan perbandingan dampak lingkungan sawit dengan minyak nabati lain dan ternak sapi. ”Tujuannya adalah menciptakan perdagangan internasional yang adil, bukan diskriminatif,” kata dia.

Menurut Enggartiasto, lahan yang dibutuhkan kelapa sawit jauh lebih kecil ketimbang lahan kedelai, bunga matahari, dan kanola. Namun, produktivitas dan produksi tanaman kelapa sawit lebih tinggi dari ketiga tanaman sumber minyak nabati itu.

Lahan tanaman penghasil minyak nabati dunia mencapai 277 juta hektar (ha) dengan total produksi 199 juta ton. Luas lahan kedelai tercatat 122 ha, kanola 36 juta ha, bunga matahari 25 juta ha, dan sawit 16 juta ha.

”Produksi CPO 65 juta ton dengan produktivitas 4 ton per ha. Sementara, produksi minyak kedelai 45,8 juta ton dengan produktivitas 0,4 ton per ha, bunga matahari 15,9 juta ton dan 0,6 ton per ha, serta kanola 25,8 juta ton dan 0,7 ton per ha,” kata dia.

Direktur Perdagangan, Komunitas, dan Kekayaan Intelektual Kementerian Luar Negeri Tri Purnajaya mengatakan, Indonesia menunggu Uni Eropa membuat keputusan resmi sebelum mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). ”Gugatan ke WTO dilakukan bila kebijakan sudah jadi (produk hukum) resmi,” kata dia.

Indonesia beberapa kali menggugat ke WTO dan menang karena bisa membuktikan ada kebijakan yang menghambat dan tidak sesuai prinsip perdagangan bebas.

Menurut Direktur Urusan Hubungan Perusahaan Asian Agri Fadhil Hasan, Indonesia seharusnya mengikuti langkah Malaysia yang sejak lama menempatkan utusan khusus urusan sawit di sejumlah negara. Tugas utusan khusus itu mendekati para pemangku kepentingan terkait sawit di negara atau kawasan tersebut.

Libatkan petani

Petani perlu dilibatkan menjadi ujung tombak diplomasi kelapa sawit ketika menghadapi perang dagang. Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Rino Afrino mengatakan, petani mempunyai porsi 45 persen dari 14 juta lahan. Ketua DPD Sawitku Masa Depanku (Samade), salah satu organisasi petani di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Muchtar Sinaga mengatakan, petani telah memahami masalah di forum internasional, salah satunya adalah masalah lingkungan.

Menurut Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries Mahendra Siregar, di masa lalu, dampak pertumbuhan ekspor lebih banyak dirasakan perusahaan besar. Sejak 2017, prioritas utama adalah pertumbuhan yang mengutamakan peningkatan produktivitas para petani kecil.

Selain memperbaiki pola diplomasi, Indonesia juga perlu mempercepat perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Selama ini, perkebunan kelapa sawit turut berperan dalam terjadinya konflik di berbagai daerah dan dan masalah lingkungan lainnya.

Secara umum, berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2016 yang disusun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 450 kasus konflik agraria terjadi pada 2016 yang naik hampir dua kali lipat dari 2015. Konflik mencakup areal tanah seluas 1,265 juta hektar atau tiga kali lipat dari 2015. Konflik sepanjang 2016 melibatkan 86.745 keluarga. Pada 2015, 108.714 keluarga terlibat.

Konflik terbanyak 2016 terjadi di sektor perkebunan, yakni 163 kasus atau 36,22 persen, disusul properti, kehutanan, tambang, pesisir, kelautan, serta migas dan pertanian.

Sumber : Kompas

Darmin Nasution: Sawit Komoditas Penting Ekonomi Indonesia

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kelapa sawit saat ini menjadi komoditas penting yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kalau kelapa sawit berhasil baik, maka ekonomi rakyat dan negara akan baik.

“Kita semua harus mampu memberikan penjelasan, perlawan atau apapun itu dalam upaya menghadapi bukan hanya kampanye negatif tetapi juga propaganda yang tidak fair,” kata Darmin dalam sambutan pada Musyawarah Nasional X Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI,) di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (14/3/2018), sebagaimana siaran pers GAPKI yang diterima medanbsinisdaily.com.

Menurut Darmin, pemerintah bersama dunia usaha harus bekerja sama untuk melakukan perlawanan dalam menghadapi kampanye negatif itu.

"Di dalam negeri kita punya BPDP dan di luar negeri kita punya CPO Fund untuk membela kepentingan sawit Indonesia. Artinya melalui keberadaan kedua lembaga itu serta dukungan pemangku kepentingan sawit lain, hal ini menunjukkan kelapa sawit merupakan komoditas yang perlu kita kembangkan dan bela bersama, apapun itu tantangannya," ujarnya.

Untuk mendorong perekomian masyarakat, pemerintah juga melakukan beberapa progam pemerataan ekonomi, salah satunya mempercepat pembagian sertifikasi tanah rakyat.

Dulu paling banyak, pemerintah hanya membagi 650.000 persil, Namun mulai tahun lalu jumlahnya meningkat 5 juta persil per tahun. Bahkan, tahun ini ditingkatkan menjadi 7 juta persil dan tahun depan 9 juta persil. ”Angka ini merupakan kenaikan hampir 8 kali lipat,” kata Darmin.

Jika ini berjalan baik, maka praktis dalam beberapa tahun kedepan seluruh lahan rakyat tersertifikasi.

Ia menyebutkan, pemerintah juga menjalankan program membantu rakyat melalui perhutanan sosial. Ia mengungkapkan, selama ini ada lahan negara yang dikelola Perum Pehutani dan Inhutani, namun tidak berhasil. “Jangankan petaninya, BUMN saja tidak tidak,makmur,” kata Darmin.

Karena itu, ia menilai untuk meningkatkan taraf keberhasilan, pemerintah akan membuat pola-pola kluster supaya petani yang ada dalam kluster bisa melakukan eksternalisasi.

"Agar efektif, dalam kluster itu cukup hanya 10-12 petani saja. Tidak harus ada 300 petani," papar Darmin. Hal itu, kata Darmin, bisa dimulai dengan membagi bibit yang baik.

Kalau bibitnya baik, Darmin yakin maka hasilnya akan baik. Persoalan dengan rendahnya produksi CPO saat ini adalah terlalu banyaknya beredar bibit palsu.

“Bibit palsu yang menurunkan produksi CPO pada kisaran 30-40%. Sayangnya, bibit palsu yang marak beredar, baru bisa diketahui saat tanaman sawit itu tumbuh remaja," keluh Darmin.

Darmin juga memastikan, pemerintah akan mengundang korporasi sawit besar untuk membantu pemerintah untuk penyebaran bibit-bibit sawit yang baik.

Ke depan, Darmin menyebutkan pemerintah harus mampu mengubah perilaku menanam petani budidaya yang sangat individual dan subsiten. Salahsatunya adalah dengan bibit-bibit sawit yang baik.

”Jangan takut, ini tidak gratis. Pemerintah siap membeli bibit tersebut dari dunia usaha,” kata Darmin.

Darmin juga mengapresiasi komiten dunia usaha dalam melakukan program pencegahan kekebaran hutan. Bahkan, ucap Darmin, para pengusaha berkomitmen untuk membantu membina para petani dalam radius 3 km dari konsesinya untuk membina para petani dalam pencegahan kebakaran.

Menurut Darmin, ada banyak hal yang sudah pemerintah siapkan untuk mendorong industri sawit mempunya menetapkan standar ISPO.

“Kita ingin sawit menjadi industri kompetitif yang berkelanjutan. Kenapa Malaysia bisa kita tidak. Karena itu, marilah kita bekerjasama sama untuk memajukan sawit Indonesia,” tegas Darmin.

Sumber : Medanbisnisdaily.com