Berita

Aktifitas

Recent Posts

Bauran Biodiesel Akan Diperluas

JAKARTA – Pemerintah akan memperluas penyaluran subsidi bahan bakar nabati atau biodiesel berbasis minyak kelapa sawit untuk Solar nonsubsidi. Selama ini, pemerintah telah mengalokasikan biodiesel kepada Solar nonsubsidi, tetapi volumenya masih rendah.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi penlaluran biodiesel selama Januari-Agustus 2016 hanya 1,95 juta kiloliter (kl). Dari jumlah tersebut terdiri dari 1,7 juta kl dari sektor pelayanan publik (public service obligation/PSO) dan 205.302 kl non-PSO.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan, pemerintah masih melakukan pembahasan harga biodiesel yang akan disubsidi tersebut. Pasalnya, program pencampuran biodiesel 20% untuk sektor non-PSO masih minim lantaran tak ada bantalan subsidi dari Badan Pengumpul Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sebagai akibatnya, selisih harga yang timbul antara Solar dan biodiesel semakin tinggi. Program bauran B20 adalah bauran 20% biodiesel dalam setiap 1 liter Solar.

Selama ini, harga biodiesel jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Solar sehingga pemerintah memberikan subsidi untuk bahan bakar nabati dari sawit tersebut. Realisasi konsumsi Solar nonsubsidi pada Januari-Juni 2016 mencapai 2 juta kl, sedangkan bauran biodiesel hanya 172.944 kl atau 8,4%.

Kebijakan perluasan subsidi biodiesel terhadap penyaluran kategori non-PSO akan diatur dalam peraturan presiden. "Perpresnya nanti tidak hanya [mengatur penerapan B20 untuk] PSO saja," ujarnya usai rapat membahas kebijakan biodiesel, Jumat (23/9).

Pemerintah menargetkan serapan biodiesel pada 2017 sebanyak 5,5 juta kl yang dengan rincian 3 juta kl untuk Solar bersubsidi dan Solar nonsubsidi 2,5 juta kl. Hitungan tersebut dengan asumsi porsi biodiesel yang dicampur tetap 20% atau B20.

Rida menegaskan, pemerintah akan memberikan sanksi kepada penyalur bahan bakar minyak (BBM) yang tidak melakukan pencampuran bahan bakar nabati. Bila pada biodiesel PSO dibebankan sanksi, katanya, hal yang sama juga akan diterapkan pada Solar nonsubsidi. Sebagai contoh, dia menyebut, denda akan berlaku sebesar Rp6.000 per liter Solar yang terbukti tidak dicampur dengan 20% biodiesel.

Sumber : Bisnis Indonesia | Senin, 26 September 2016

Pemerintah Pertimbangkan Perluas Subsidi Biodiesel

JAKARTA – Pemerintah tengah mempertimbangkan opsi perluasan subsidi biodiesel sampai untuk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Hal ini guna menggenjot serapan biodiesel tanpa menggerus daya saing industri. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menuturkan, rencana perluasan subsidi biodiesel ini masih terus dikaji pemerintah. Pasalnya, perluasan subsidi juga berarti anggaran yang dibutuhkan guna menutup selisih harga solar dan biodiesel bakal meningkat. "Kami baru mencari kesamaan beberapa parameternya. Ini belum final," kata dia usai rapat di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (23/9).

Menurut dia, parameter yang kini sedang dikaji dan dihitung yakni volume biodiesel, pungutan ekspor minyak sawit mentah, serta alokasi subsidi bagi BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Satu hal yang sementara ini telah disepakati adalah besaran pungutan ekspor minyak sawit mentah dan produknya tidak akan berubah, yakni US$ 50 per ton untuk minyak sawit mentah dan US$ 30 per ton untuk olahannya. "Banyak sekali asumsinya yang kami mainkan kemarin. Pokoknya semua pihak dari hulu hingga hilir harus untung," tegas Rida.

Pemerintah menarget, tutur Rida, serapan biodiesel tahun depan dapat mencapai 5,5 juta kiloliter (KL) di mana yang dicampur BBM bersubsidi 3 juta KL dan nonsubsidi 2,5 juta KL. Hitungan ini dengan asumsi porsi biodiesel yang dicampur tetap 20% atau B20. Pihaknya menginginkan, jika memungkinan, pasokan biodiesel 5,5 juta KL itu seluruhnya disubsidi. Namun belum ada keputusan terkait besaran subsidinya. “Apa bisa disamakan atau enggak (subsidi untuk yang BBM bersubsidi dan nonsubsidi), itu lagi diexercise. Makanya belum final," kata dia.

Kajian harus dilakukan, sebutnya, guna memastikan anggaran dana subsidi cukup. Hai ini mengingat dana subsidi itu berasal dari pungutan ekspor minyak sawit mentah dan produknya. Meski pungutan dipatok tetap, pihaknya berharap perolehan pungutan bakal meningkat lantaran volume ekspor membesar. "Kan kalau harga CPO tinggi berarti ekspornya juga tinggi. Asumsinya ekspor tahun depan 30 juta ton," kata dia.

Rida menjelaskan, perluasan subsidi biodiesel utamanya dilakukan karena secara lingkungan bakal lebih baik. Seiain itu, dari sisi ekonomi, kebijakan mandatori diinginkan tidak merugikan pihak manapun dan negara tetap diuntungkan. Karena itulah kajian dilakukan guna menemukan titik keseimbangan ini.

"Jangan kemudian petani diuntungkan terus hilirnya dikorbankan, atau industrinya. Kebalikannya lah," tambah dia. Pihaknya berharap perluasan subsidi biodiesel ini dapat mulai berlaku November ini. Hal ini mengingat pengadaan biodiesel setiap enam bulan sekali dan pengadaannya dimulai November. Namun guna menerapkan perluasan ini, sebut Rida, terdapat enam beleid yang harus direvisi.

Perlakuan Adil
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menyatakan siap menjalankan mandatori pencampuran biodiesel sampai untuk BBM nonsubsidi. Namun, pihaknya meminta agar mandatori ini juga dijalankan oleh badan usaha BBM lain sehingga terjadi persaingan yang adil. "Terkait masalah sanksi, apabila tidak diterapkan (mandatori biodiesel), harus berlaku untuk semua," kata dia. Rida menegaskan, pemerintah telah menyiapkan peraturan soal sanksi mandatori ini berlaku untuk semua badan usaha.

Salah satu peraturan yang disiapkan untuk direvisi yakni terkait sanksi kepada badan usaha BBM bakal dipertegas. Baik badan usaha penyalur BBM bersubsidi maupun nonsubsidi bakal dikenai sanksi Rp 6.000 setiap liter solar yang tidak dicampur biodiesel. "Itu yang sudah disepakati adalah penerapan sanksi akan makin dipertegas." kata dia.

Sampai Agustus lalu, serapan biodiesel tercatat sebesar 1,95 juta KL di mana yang bersubsidi sebesar 1,74 juta KL dan non-subsidi 205.302 KL. Sementara target awal serapan biodiesel subsidi ini dipatok 3,2 juta KL dan nonsubsidi 2 juta KL.

Rendahnya serapan ini memaksa pemerintah merevisi target konsumsi biodiesel tahun ini, target dikurangi menjadi 2,9 juta KL, yakni untuk biodiesel subsidi menjadi 2,5 juta KL dan nonsubsidi menjadi 400 ribu KL.

Namun, serapan biodiesel pada 2016 ini jauh lebih baik dari 2015. Pada tahun lalu, konsumsi biodiesel tercatat hanya 375 ribu KL lantaran subsidi baru dikucurkan mulai September. Konsumsi bulanan biodiesel pada awal 2015 hanya 72 ribu KL dan naik menjadi 117 ribu KL setelah ada Dana Sawit untuk subsidi. (ayu)

Sumber : Investor Daily | Sabtu/Minggu, 24-25 September 2016

Harga TBS Kalsel Bulan September Naik 7.30%

Untuk bulan September 2016, harga TBS mengalami kenaikan 7,30 % dibandingkan bulan sebelumnya, menurut rapat penetapan harga TBS periode September 2016 yang dilaksankan pada hari Senin, 19 September 2016, bertempat di Banjarbaru, yang mana tim penetapan Harga TBS Kalimantan Selatan berkewajiban memantau pelaksanaan harga TBS tersebut dapat terlaksana dan teraplikasi dengan baik di lapangan.

Penetapan harga TBS di Kalimantan Selatan tersebut juga memperhatikan Notulen Rapat Penetapan Harga Tanda Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Petani KKPA dan Petani Swadaya Kalimantan Selatan, tertanggal 16 September 2016.

Hasil keputusan Harga TBS tersebut dikirimkan dan disebarluaskan ke berbagai perusahan kelapa sawit baik pabrik maupun perkebunan.