Berita

Aktifitas

Recent Posts

Konsumsi Minyak Sawit Bersihkan Udara Bumi ?

Pertemuan COP21 Paris awal Desember 2015 telah berlalu. Kesepakatan atau platform agenda bersama telah disepakati yakni setiap negara sepakat menurunkan emisi gas rumah kaca (GHG) agar pemanasan global (global warming) tidak berlanjut dan perubahan lingkungan global (global climate change) seperti anomali iklim, banjir, badai, kekeringan ekstrim, dan lainnya tidak makin parah.
Masyarakat dunia juga sudah mengetahui bahwa penyebab utama pemanasan global adalah emisi GHG khususnya karbondioksida ke udara bumi. Laporan International Energy Agency (2015) sekitar 68 persen dari emisi GHG global berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi. Oleh karena itu kunci mengatasi pemanasan global adalah mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan menyerap kembali emisi GHG dari udara bumi.
Perkebunan kelapa sawit berperan penting untuk hal tersebut. Adanya biodiesel dari kebun sawit dapat mengganti bahan bakar minyak fosil sehingga penggunaan bahan bakar fosil dapat dikurangi. Dalam memproduksi minyak sawit, kebun sawit menyerap karbondioksida dari udara bumi. Menurut Henson (1999) setiap hektar kebun sawit dapat menyerap 161 ton atau secara netto 64 ton karbondioksida setiap tahun. Karbondioksida tersebut oleh kebun sawit disimpan dalam tubuhnya dalam bentuk batang, daun, akar sawit dan tentunya juga dalam minyak sawit. Selain itu, kebun sawit juga hasilkan oksigen sekitar 18 ton per hektar pertahun untuk kehidupan yang kita hirup ketika bernafas.
Semakin meningkat produksi minyak sawit semakin besar karbondioksida yang diserap kebun sawit, semakin banyak oksigen yang dihasilkan dan semakin banyak biodiesel yang tersedia pengganti bahan bakar fosil. Dan makin berkurang emisi GHG di udara bumi. Menurut Komisi Uni Eropa, penggantian solar fosil dengan biodiesel sawit dapat mengurangi 62 persen emisi.
Oleh karena itu sebagai konsumen adalah meningkatkan konsumsi produk-produk minyak sawit seperti minyak goreng, sampo, dan gunakan biodiesel atau campuran biodiesel sebagai bahan bakar. Mari kita dukung gerakan masyarakat dunia untuk meninggalkan seluruh produk-produk yang menggunakan bahan bakar fosil yang mengotori udara bumi dan beralih pada bahan bakar biofuel yang membersihkan udara bumi.
Semakin banyak masyarakat mengkonsumsi produk-produk minyak sawit semakin meningkat produksi minyak sawit petani sehingga makin banyak karbondioksida atmosfer bumi yang terserap oleh kebun sawit. Masyarakat dunia perlu menyadari bahwa setiap tetes minyak sawit dikonsumsi berarti ikut membantu pohon sawit membersihkan udara bumi.

Sumber : sawit.or.id

Izin Lokasi Pabrik PT Busra disetujui.

Izin lokasi rencana pabrik kelapa Sawit KJP Cipta Prima Sejahtera yang menggunakan bendera PT Berkat Usaha Sejahtera, akhirnya dapat disetujui dan dikeluarkan oleh Bupati Tanah Laut.

Menurut Wakil Ketua KJP Cipta Prima Sejahtera, Totok Dewanto. Izin ini merupakan salah satu langkah nyata keseriusan pemerintah Tanah Laut mendukung perkembangan industri sawit di Kabupaten Tanah Laut, ungkapnya.

Dengan keluarnya izin lokasi ini, maka tim dari KJP Cipta Prima Sejahtera dengan bendera PT Busra, sudah mulai melakukan pematangan lahan di lokasi rencana pabrik di Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Rencananya Pabrik kelapa sawit yang akan dibangun ini berkapasitas 30 Ton.

RI Tolak Pajak Progesif Impor Sawit Perancis

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menolak rencana perancis yang akan memberlakukan pajak progresif untuk impor minyak sawit mulai 2017. Selain diskriminatif karena minyak nabati dari biji rapa (rapeseed oil) dari bunga matahari (sun flower oil), dan dari biji kedelai (soya oil) tidak dikenai kebijakan tersebut, rencana Perancis tersebut juga dinilai ironis bagi Indonesia karena hasil dari pengenaan pajak progresif tersebut digunakan untuk program tunjangan sosial (social security fund) masyarakat Perancis.

Kebijakan pengenaan pajak progresif tersebut sedianya termuat dalam UU tentang Keanekaragaman Hayati yang rancangannya telah disepakati Senat Perancis pada 21 Januari 2016 dan akan diputuskan DPR Perancis memberlakukan pajak impor 103 euro per metrik ton (mt) untuk minyak sawit dan produk berbahan baku minyak sawit. Nantinya, pada 2017 impor minyak sawit dan produk minyak sawit dikenai pajak 300 euro per mt, pada 2018 menjadi 500 euro per mt, pada 2019 menjadi 700 euro per mt, dan pada 2020 menjadi 900 euro per mt. Khusus untuk produk makanan yang berbahan baku minyak sawit dikenai bea masuk (import duty) tambahan sebesar 3,8% dan 4,6% untuk produk kernel oil. Setelah 2020, pajak akan dinaikkan secara tahunan yang diatur oleh Kementerian Keuangan Perancis.

Deputi Menko Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim dan Sumber Daya Arif Havas Oegroseno mengatakan, kebijakan perpajakan di Perancis tersebut didasarkan pada tiga alasan. Pertama, tambahan pajak itu akan diggunakan untuk membantu melawan deforestasi dan kerusakan ekosistem. Kedua, pajak tersebut akan membantu upaya penghilangan pestisida berbahaya (paraqua) bagi kebun sawit di seluruh dunia. Ketiga, pengenaan pajak progresif itu akan menghilangkan potensi bahaya minyak sawit bagi kesehatan, Perancis menilai minyak sawit bisa menyebabkan serangan jantung dan alzheimer. “Indonesia keberatan dengan pengenaan kebijakan pajak itu. Kami sudah sampaikan keberatan ke Dubes Perancis untuk Indonesia pada Senin (1/2). Malaysia dan Pantai Gading juga keberatan dengan kebiajkan Perancis ini,” kata dia dalam diskusi terbatas dengan sejumlah media di Jakarta, Senin (1/2).

Oegroseno menyatakan, Pemerintah Indonesia keberatan dengan alasan-alasan tersebut. Pertama, Denmark, Perancis, Jerman, Belanda dan Inggris telah meneken Deklarasi Amsterdam yang secara spesifik menyatakan bahwa negara-negara tersebut mendukung minyak sawit berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan tanpa deforestasi. Namun dengan pajak progresif tersebut, itu bisa dibilang bahwa ini merupakan hukum. Indonesia misalnya yang sedang gencar-gencarnya mendorong tericiptanya minyak sawit berkelanjutan yang seharusnya diberi insentif malah diberi pajak tinggi. Kedua, Perancis tidak menerapkan equal treatment, karena rapeseed oil, sun flower oil, dan soya oil yang diproduksi Perancis tidak dikenakai kebijakan itu. Akibatnya, kebijakan itu cenderung diskriminatif untuk minyak sawit, terutama bagi Indonesia sebagai produsen terbesar. “Ini bisa jadi hanya bentuk proteksi dari Perancis untuk minyak nabati mereka. Ini merupakan pelanggaran kewajiban organisasi perdagangan dunia (WTO) dan pasal 3 ayat 2 dari GATT 1994 dan aturan internal pasar Uni Eropa (TFEU) padal 110,” jelas dia.

Dia menambahkan, alasan Perancis juga tidak sesuai fakta terutama tentang melawan deforestasi dan kerusakan ekosistem. Saat ini, Indonesia telah memiliki sistem sawit lestari (ISPO) dan kebijakan persawitan telah memperhatikan lingkungan. Pemerintah Indonesia juga cenderung tegas memberikan sanksi bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015. Menurut Informasi dari Global Forest Watch dan CIFOR disebutkan bahwa hanya 10 persen karhutla yang terkait sawit. Artinya, dari sisi upaya Indonesia melakukan deforestasi tidaklah masuk akal. Pun dengan pertisida paraquat. Indonesia sudah mengapuskannya sejak lama. Juga tentang bahaya sawit bagi kesehatan yakni serangan jantung dan alzheimer, Pusat Riset CREDOC justru menyatakan bahwa klaim itu tidak benar. “Keberatan yang paling utama adalah pajak progresif itu nantinya ditransfer untuk social security fund masyarakat perancis, petani sawit Indonesia yang miskin justru harus mensubsidi masyarakat Perancis, ini sangat ironis,” kata dia.

Sumber : Investor Daily