Berita

Aktifitas

Recent Posts

Menyambut Saham Untuk Petani Sawit

Seiring dengan program redistribusi lahan, pemerintah tengah merampungkan proposal model kemitraan baru untuk petani dan industri sawit, yaitu dengan pola sharing atau pembagian kepemilikan pabrik kelapa sawit.
Dalam model kemitraan yang baru ini, kepemilikan lahan oleh koperasi petani akan berkurang dari sebelumnya 80% menjadi 70%. Sebaliknya, kepemilikan lahan oleh industri sawit akan meningkat dari 20% menjadi 30%. Sebagai kompensasi penurunan porsi kepemilikan lahan, koperasi petani akan memiliki saham pabrik kelapa sawit dengan skema joint venture sebesar 30%.
Model kemitraan yang baru ini disebut lebih sesuai bagi petani dan industri sawit. Nantinya, Iahan Hutan Produksi Konversi yang belum berizin akan disertifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atas nama koperasi dan perusahaan. Sertifikat tersebut kemudian dapat dijaminkan ke bank, tetapi tidak boleh diperjualbelikan, dan hanya boleh diwariskan.
Selain itu, perusahaan sebagai "bapak angkat" petani akan dapat berperan sebagai avalis perbankan (KUR) dan pendamping operasional. KUR yang diharapkan diberikan ke petani adalah KUR Tani dengan suku bunga 5% sampai 6%.
Pemberian saham perusahaan kepada koperasi sesungguhnya bukanlah program yang sungguh-sungguh baru. Dalam pertemuan di Tapos, Bogor, pada 4 Maret 1990, Presiden Soeharto pernah "meminta" sekitar 30-an konglomerat untuk mengalihkan hingga 25% sahamnya kepada koperasi.
Kebijakan pengalihan saham perusahaan kepada koperasi itu diniatkan sebagai upaya untuk memperkuat ikatan dan sinergi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan di sekitarnya. Jangan sampai masyarakat yang berada di sekitar perusahaan menjadi seperti tikus mati di lumbung padi, hanya merasakan polusi dari industri yang beroperasi di sekitarnya.
Sayangnya, kebijakan tersebut tidak berlangsung mulus. Seperti pepatah, hangat-hangat tahi ayam, hanya heboh di saat-saat awal peluncuran program saja, namun mengabaikan keberlangsungannya. Karena itu. apabila pemerintah hendak meluncurkan kebijakan serupa, agar lebih efektif maka beberapa hal penting berikut ini perlu diperhatikan.
Pertama, penyertaan koperasi petani dalam kepemilikan saham perusahaan kelapa sawit ini jangan sampai hanya sekadar upaya meredam suara-suara kritis yang menentang industri kelapa sawit. Seperti kita tahu, saat ini tidak sedikit pihak yang menuntut dilakukannya moratoriunr pembukaan hutan untuk industri sawit karena dianggap menjadi penyebab deforestasi dan kerusakan lingkungan.
Kepemilikan persentase saham oleh koperasi petani yang terus meningkat diharapkan dapat lebih mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam pengelolaan industri sawit dari hulu hingga hilir dan tidak terjebak untuk merengkuh sebanyak-banyaknya keuntungan saat ini, namun benar-benar memperhatikan aspek kelestarian (sustainability) sumber daya yang ada.
Hal ini sejalan dengan konsep green development, yakni konsep pembangunan yang menekankan kebijakan politik deliberatif, adopsi teknologi ramah lingkungan, mekanisme pembangunan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
Kedua, kepemilikan saham pabrik kelapa sawit oleh koperasi petani juga harus mampu meningkatkan harkat dan martabat para petani sawit. Kebijakan pabrik kelapa sawit diharapkan akan lebih memperhatikan kesejahteraan petani sawit, misalnya dengan mengubah persepsi keberadaan mereka dari sekedar faktor produksi menjadi asset penting perusahaan.
Keberhasilan peningkatan kesejahteraan para petani sawit juga secara tidak langsung akan mengurangi kesenjangan kesejahteraan di wilayah kerja industri kelapa sawit, sehingga diharapkan akan lebih menjamin terwujudnya penerimaan masyarakat terhadap keberlangsungan indsutri kelapa sawit.
Ketiga, kesempatan petani sawit untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga hanya 5% sampai 6% perlu dimanfaatkan dengan hati-hati. Kegagalan mengembalikannya dengan Iancar tidak saja akan merugikan bank penyalur KUR, namun juga bisa mempengaruhi keberlangsungan program pembagian kepemilikan saham kepada koperasi petani.

Sumber : Kontan | Selasa, 23 Mei 2017

50 Perusahaan Sawit Segera Kantongi Sertifikat ISPO

JAKARTA – Komisi lndonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) akan menerbitkan 50 sertifikat bagi perusahaan sawit pada Juni-Juli tahun ini. Sebanyak 523 perusahaan sawit telah mengajukan sertifikasi ISPO, namun baru separuh di antaranya yang mendapatkan sertifikat sawit lestari tersebut. Dengan sertifikat ISPO, minyak sawit lndonesia dinilai telah cukup mampu untuk masuk ke pasar internasional.

Komisi ISPO berencana menerbitkan setidaknya 50 sertifikat bagi perusahaan sawit yang dijadwalkan pada Juni-Juli 2017. Saat ini, sebanyak 30 laporan audit sudah selesai proses tanggapan dan tinggal proses akhir, sedangkan 71 laporan dalam proses verifikasi. Hingga April 2017, jumlah sertifikasi ISPO yang telah diterbitkan tercatat sebanyak 266 sertifikasi yang mencakup 1,68 juta hektar (ha) lahan dan 7,61 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

“Target kami, 50 sertifikat bisa diterbitkan dan diserahkan setelah lebaran 2017, kalau bisa bertepatan dengan Hari Krida Pertanian,” kata Ketua Sekretariat Komisi ISPO Aziz Hidayat usai seminar nasional bertajuk Inovasi dan teknologi Terkini Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Sawit Secara Berkelanjutan di Jakarta, Rabu (17/5).

Berdasarkan catatan Sekretariat ISPO, terdapat 523 perusahaan sawit, 3 KUD kebun plasma, dan satu asosiasi petani swadaya yang mengikuti sertifikasi ISPO. Dari jumlah tersebut, laporan hasil audit (LHA) yang diterima Sekretariat Komisi ISPO ada 376 yang mana sertifkat ISPO sebanyak 226 di antaranya telah diterbitkan, 11 ditunda pengakuannya, 30 laporan siap diterbitkan, dan 71 laporan dalam proses verifikasi.

Khusus untuk 11 laporan yang masih tertunda, kata dia, saat ini masih dalam proses pemenuhan syarat dan standar yang ditetapkan. Ke-11 laporan tersebut ditunda penerbitan sertifikatnya karena ketika dilakukan verifikasi di lintas kementerian ternyata masih belum memenuhi syarat terkait lingkungan, legalitas, atau baku mutu air. “Ada yang sudah lengkap, clean and clear, ternyata PROPER (pemeringkatan kinerja oleh Kementerian LHK) masih merah. Mereka harus memperbaiki itu dulu sampai PROPER menjadi hijau atau biru, setelah itu prosesnya dilanjutkan berdasarkan catatan terakhir. Jadi, tidak diaudit ulang," kata Aziz.

Aziz juga mengatakan, draf peraturan presiden (perpres) tentang penguatan ISPO saat ini masih dalam tahap konsultasi publik. Proses itu dilakukan di empat wilayah produsen kelapa sawit di Indonesia, yakni di Riau untuk wilayah Sumatera, Palangkaraya untuk Kalimantan, Palu untuk Sulawesi, dan Sorong untuk Papua. Konsultasi publik dijadwalkan rampung pada Juni 2017. “Konsultasi publik yang pertama telah dilakukan sekitar 10 hari yang lalu, di Riau, lalu di Palangkaraya, Sorong, baru di Jakarta,” kata dia.

Kampanye Negatif
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan Pemerintah Republik Lithuania untuk menghapus kampanye negatif terhadap produk sawit Indonesia di Eropa. Sejumlah negara Eropa menyebutkan, industri sawit nasional tidak ramah lingkungan dan mengandung kolesterol tinggi. "Indonesia juga telah menyampaikan concern terhadap terus berlangsungnya kampanye hitam dan tindakan diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia di Eropa," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Republik Lithuania Dalia Grybauskait di Istana Merdeka, kemarin.

Presiden Jokowi juga mengatakan, permintaan dukungan itu secara resmi telah disampaikan pada pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Lithuania. "Kita juga meminta dukungan Lithuania agar produk sawit Indonesia diperlakukan secara fair," kata Kepala Negara.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit) mencatat nilai ekspor sawit Indonesia sepanjang 2016 mencapai Rp 240 triliun atau naik 8% dari 2015 yang hanya Rp 220 triliun. Kenaikan nilai ekspor sawit itu didorong kenaikan harga CPO global yang naik 41,4% di sepanjang 2016. (nov)

Sumber : Investor Daily | Kamis, 18 Mei 2017

Jelang Ramadan, Harga CPO Menguat Ekspor CPO Indonesia dan Malaysia sudah mengalami kenaikan

JAKARTA. Minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) mulai menuai berkah jelang bulan Ramadhan. Kenaikan permintaan telah menjaga tren penguatan harga CPO hingga akhir kuartal II-2017.

Senin (15/5) lalu, harga CPO kontrak pengiriman Juli 2017 di Malaysia Derivative Exchange rnelesat 1,24% menjadi RM 2.684. Dalam sepekan, harganya menanjak 3,31%.

Analis Asia Tradepoint Futures Deddy Yusuf Siregar mengatakan rencana pemerintah Indonesia meingkatkan ekspor CPO ke China turut mendorong penguatan harga. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan kenaikan ekspor CPO ini untuk mendukung program biodiesel kelas 5 di China.

Pada kuartal l-2017, ekspor CPO Indonesia juga naik 23,57% menjadi 8,02 juta ton. Stok CPO dalam negeri pada Maret lalu juga tergerus 27% menjadi 1,4 juta ton, ketimbang bulan sebelumnya.

Jelang bulan Ramadan, permintaan CPO diperkirakan kembali melesat guna memenuhi kebutuhan minyak sayur. Kenaikan permintaan tidak dibarengi oleh kenaikan produksi yang malah diproyeksi turun, karena para pekerja melaksanakan ibadah puasa.

CPO juga mendapat sentimen positif harga minyak mentah dunia. Harga minyak kembali memanas lantaran tersulut pernyataan Arab Saudi dan Rusia yang akan memangkas produksi minyak hingga tahun 2018.

Ekspor Malaysia
Research & Analyst Monex Investindo Future Agus Chandra menambahkan, penguatan harga CPO saat ini juga disokong oleh kenaikan harga minyak kedelai serta melemahnya nilai tukar ringgit. Pelaku pasar juga merespons positif data Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang dirilis pekan lalu.

MPOB mencatat output CPO Malaysia bulan lalu cuma naik 5,7% menjadi 1,55 juta ton, masih lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan sebesar 8,8%. "Ini menunjukkan produksi CPO Malaysia belum pulih total dari gangguan EI Nino," papar Agus.

Di sisi lain, data survei kargo Intertek Testing Services menunjukkan ekspor CPO Malaysia periode 1-15 Mei naik 8,9% menjadi 617.697 ton. Ini membuat prospek CPO dalam sepekan masih positif.

Dari sisi teknikal, Agus melihat harga CPO bergerak di atas moving average (MA) 50, tetapi di bawah MA100 dan MA200, menunjukkan tren menguat tetapi dalam jangka menengah. Indikator moving average convergence divergence (MACD) berada di area negatif 4. Indikator RSI stabil di Ievel 57 sementara stochastic naik ke level 88.

Karena itu, Agus memprediksi harga CPO hari ini menguat dan bergerak di kisaran RM 2.625-RM 2.735 per metrik ton. Sedangkan Deddy memperkirakan harga CPO pekan depan akan bergerak di rentang RM 2.510-RM 2.820 per metrik ton.

Sumber : Kontan | Selasa, 16 Mei 2017