Berita

Aktifitas

Recent Posts

Moratorium Menjadi Kabar Positif, Emiten sektor perkebunan oleh harga jual kelapa sawit yang membaik

JAKARTA. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan yang meresahkan pelaku industri kelapa sawit. Pemerintah berencana menerapkan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.

Namun, sejumlah analis menilai moratorium tersebut tidak merugikan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang
melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri, menilai, aturan ini justru akan menguntungkan emiten, terutama yang sudah memiliki lahan luas. "Ini akan menekan jumlah pendatang baru di industri tersebut," ujarnya.

Dengan terbatasnya pendatang baru, dan tidak bertambahnya lahan baru, maka tingkat produksi tandan buah
segar (TBS) kelapa sawit akan turun. Ini akan mendorong harga crude palm oil (CPO) terus meningkat.

Menurut Hans, emiten-emiten yang sudah memiliki lahan luas akan sangat diuntungkan oleh kenaikan harga CPO. Lagi pula, saat ini sebagian besar emiten perkebunan masih menahan ekspansi lahan baru di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Senada, William Surya Wijaya, Analis Asjaya Indosurya Securities, menilai, moratorium justru membawa dampak positif dalam menjaga harga CPO ke depan. Meski tak ada penambahan lahan, dia memandang pembatasan izin pembukaan lahan tetap menguntungkan emiten karena beban akan turun. Emiten tidak akan ekspansi, sehingga margin semakin tebal.

Kendati begitu, William meIihat kebijakan moratorium tetap akan membawa dampak negatif, terutama bagi emiten yang umur tanaman sawitnya sudah mulai tua. "Tapi dampaknya positif tadi masih lebih dominan terhadap emiten sektor ini," ujar William.

Tahun ini, keduanya melihat prospek sektor perkebunan sawit masih positif. Harga CPO dunia diramal lebih baik ketimbang tahun lalu, karena produksi tahun ini melambat sebagai dampak dari El Nino.

Dari dalam negeri, lanjut Hans, prospek bisnis dan saham perkebunan sawit akan didorong oleh program Biodiesel B-20, yakni program pemerintah yang mewajibkan 20% campuran biodiesel untuk bahan bakar tertentu. Dus,permintaan dari dalam negeri akan mengatasi kelebihan pasokan di tengah melambatnya permintaan ekspor.

Jika target pemerintah atas penggunaan biodiesel 4,8 juta kiloliter lahun ini tercapai seiring program B20, akan ada tambahan permintaan CPO sebanyak 4,2 juta ton.

Menurut Wilbert, Analis Sinarmas Sekuritas, itu akan menjadi penopang harga CPO tahun ini dan tahun-tahun
mendatang. Dia memperkirakan, harga CPO tahun ini akan cenderung positif, mengingat puncak El Nino belum kelihatan. Dia memperkirakan, harga CPO akan mencapai RM 2.600-RM 2.700 tahun ini. "Ini akan bermanfaat bagi perusahaan perkebunan, karena akan mendorong peningkatan top line maupun bottom Iine tahun ini," ujar Wilbert.

Selain dampak dari El Nino yang akan menekan produksi, Wilbert melihat ada potensi badai La Nina juga akan menopang harga CPO ke depan. El Nino, secara historis selalu diikuti oleh La Nina, yang diperkirakan berlangsung 3-5 bulan setelah El Nino. La Nina akan menyebabkan kekeringan di belahan bumi utara, yang merupakan produsen kedelai terbesar. Kelangkaan bahan substitusi minyak sawit ini akan menguntungkan industri kelapa sawit.

Untuk emiten perkebunan, Wilbert memilih saham AALI. Menurutnya, prospek saham emiten grup Astra tersebut
masih positif karena memiliki lahan yang luas. Sementara Hans merekomendasikan buy LSIP, SGRO, dan SIMP dengan target masing-masing Rp 1.97 9, Rp 2.293, dan Rp 572per saham. Ketiganya memiliki potensi pertumbuhan laba yang cerah.

Sumber : Kontan.co.id

Pengamat IPB: Moratorium Sawit , Jokowi Langgar Konstitusi

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Niatan Presiden RI, Joko Widodo, yang berencana moratorium lahan untuk kelapa sawit, dinilai melanggar aturan pemerintah.

Tungkot Sipayung, Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor mengungkapkan, jika pemerintah melakukan moratorium perkebunan kelapa sawit berarti menghentikan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Petani pun tidak boleh berkebun sawit lagi.

Padahal, katanya, memilih tanaman yang dibudidayakan oleh petani dilahannya sendiri dijamin Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. “Moratorium pembangunan sawit Itu bertentangan dengan konstitusi,” tukas Tungkot, Kamis (14/4/2016).

Menurutnya, jika pemerintah secara selektif memberikan lahan baru dari konversi hutan itu hak pemerintah. Akan tetapi, tidak perlu menggunakan kata moratorium karena bernuansa negatif bagi industri sawit.  Pemerintah harus berlaku adil yakni berlaku bagi semua sektor pembangunan, jangan diskriminatif industri sawit,” tandas Tungkot yang juga menjabat Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI).

Pada Kamis ini (!4/4), Presiden Joko Widodo menjelaskan sedang menyiapkan kebijakan moratorium setelah lahan gambut yaitu moratorium lahan sawit. "Siapkan moratorium kelapa sawit, siapkan wilayah moratorium wilayah-wilayah pertambangan," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan  lahan kelapa sawit yang ada sekarang ini sudah  memadai. Dengan syarat, bibit yang digunakan betul-betul bagus sehingga jumlah produksinya pun tinggi.

Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mengakui sedang disiapkan moratorium sawit diterbitkan  dalam bentuk instruksi presiden (inpres). Tetapi, rencana ini belum dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan, seperti pengusaha kepala sawit.

Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI) menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin melakukan moratorium perkebunan sawit. Ini dapat mematikan industri sawit nasional dan ini melanggar konstitusi.

Tungkot mengatakan, pemerintah sebaiknya mengurus dengan baik hutan yang rusak atau kritis seluasnya 98 juta hektar. Kemudian hutan lindung dan konservasi untuk selamatkan biodiversity.” Jangan karena salah urus hutan sektor lain termasuk sawit yang disalahkan,” ujar Tungkot.

Dia menambahkan, Inpres moratorim hutan kan sudah ada sejak tahun 2010.  Hasilnya sampai sekarang tidak ada lagi konsesi baru.”Jadi salah jika perkebunan sawitnya yang dimoratorium. Nuansanya sangat negatif terhadap sawit,” jelasnya.(Qayuum Amri)


Sumber : sawitindonesia.com

Gapki Tunggu Penjelasan Pemerintah Terkait Moratorium Perkebunan Sawit

JAKARTA - Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait moratorium perkebunan kelapa sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) masih menunggu penjelasan resmi pemerintah. Hal ini mengingat kelapa sawit adalah komoditas strategis Indonesia.

"Kami belum bisa memberikan pernyataan menanggapi hal tersebut. Kami sedang dan terus membangun komunikasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pihak Istana untuk mendengar penjelasan lebih detail dari pemerintah," ujar juru bicara Gapki, Tofan Mahdi, Kamis (14/4/2016).

"Yang bisa kami sampaikan adalah sektor kelapa sawit adalah sektor strategis yang memberikan sumbangan ekspor hingga USD19 miliar (2015) dan angka ini jauh lebih tinggi dari devisa ekspor migas (sekitar USD12 miliar)," jelasnya.

Dia menerangkan, Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia dengan produksi mencapai 31,5 juta ton (2015). Sektor perkebunan kelapa sawit juga menyerap tenaga kerja dan melibatkan petani kelapa sawit hingga 6 juta jiwa. Selain itu, sektor perkebunan kelapa sawit mendorong pengembangan wilayah-wilayah di daerah pinggiran.

Tofan menyebutkan, Presiden Jokowi juga pernah menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit adalah sektor strategis nasional dan harus terus dipertahankan. "Kami akan terus memantau perkembangan informasi terkait pernyataan Bapak Presiden tersebut," tandasnya.

Sumber : http://ekbis.sindonews.com