Berita

Aktifitas

Recent Posts

Indonesia Ajak Kolombia Lawan Pelemahan Harga Minyak Sawit

Jakarta, - Indonesia mengajak Kolombia untuk bersama-sama melawan kampanye hitam dari pihak luar atau negara-negara konsumen yang terus menekan agar harga minyak sawit dunia turun. Ajakan tersebut disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia Priyo Iswanto dalam pembukaan Kongres Nasional ke-45 Penanam Sawit Kolombia, Minggu (11/6).

Ia mengatakan, untuk melawan kampanye tersebut tidak ada jalan lain kecuali negara produsen bergabung sembari memperkuat kelembagaan dewan negara yang menghimpun dana untuk menjaga stabilitas harga sawit dunia. Toh, negara produsen sawit sudah menerapkan program sustainability atau berkelanjutan industri kelapa sawit.

"Resolusi Parlemen Uni Eropa terkait Kelapa Sawit dan Deforestasi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan industri minyak nabati mereka sendiri. Karena itu, saya mengajak negara-negara penghasil sawit, termasuk Kolombia, untuk bersama-sama memerangi kebijakan tersebut," kata Priyo Iswanto, mengutip ANTARA, Minggu (11/6).

Indonesia diundang dalam kongres tersebut karena pamornya sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. "Kolombia ingin belajar banyak dari Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, karenanya berkepentingan juga melibatkan Indonesia sebagai negara produsen," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Priyo juga mengundang Kolombia untuk bergabung dalam dewan negara, yakni negara-negara produsen sawit menghimpun dananya guna menjaga kestabilan harga minyak sawit dunia. "Jika kita cukup dana, dapat dijadikan semacam buffer stocks, yakni dana cadangan, guna mengampu harga sawit saat turun," imbuhnya.

Priyo mengklaim, Kolombia merespon positif dan bahkan akan banyak belajar dengan Indonesia, khususnya soal penanaman sawit yang menjadi basis bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.


Presiden Eksekutif Asosiasi Penanam Sawit Kolombia Jens Mesa Dishington menyatakan, Kolombia juga tertarik menjadi anggota dewan negara-negara penghasil minyak sawit dunia.

Apresiasi positif terhadap kebijakan Indonesia di bidang kelapa sawit bukan hanya dari pihak Kolombia, tetapi juga datang dari tamu undangan lain, salah satunya James Fry (Oxford University) CEO LMC International yang bermarkas di Inggris.

Ia menuturkan, pembentukan dana sawit merupakan suatu terobosan baru di industri kelapa sawit dunia yang patut diapresiasi oleh seluruh pelaku industri kelapa sawit dunia. "Pemberlakuan pajak ekspor kelapa sawit Indonesia oleh pemerintah Indonesia membentuk dana sawit merupakan satu kebijakan pintar dan saya memuji kebijakan itu," ucap Fry.

Pada Kongres Nasional ke-45 itu, Menteri Pertanian dan Pembangunan Rural Kolombia Aurelio Iragorri Valencia mengungkapkan bahwa Indonesia dapat dijadikan model. Jumlah pekerja yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung menjadi bukti perkebunan sawit dapat menjadi penyumbang lapangan pekerjaan, serta ekonomi negara.

"Kolombia ingin belajar banyak dari Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia," papar dia.

Sekadar informasi, Kolombia merupakan penghasil kelapa sawit ke-4 terbesar di dunia dengan produksi 1,28 juta ton per tahun dengan jumlah area perkebunan sawit sebesar 500 ribu hektare.

Sementara, Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar dengan volume di atas 33 juta ton per tahun. Jumlah area perkebunan sawit di atas 11 juta hektare.

Kesuksesan komoditas kelapa sawit di pasar internasional merupakan prospek perkebunan minyak nabati yang menjanjikan, khususnya menyediakan lapangan pekerjaan dalam rangka implementasi perjanjian perdamaian yang disepakati pemerintah Kolombia dengan pemberontak kelompok kiri Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pada November 2016. (bir)

Sumber : CNN Indonesia

Menyambut Saham Untuk Petani Sawit

Seiring dengan program redistribusi lahan, pemerintah tengah merampungkan proposal model kemitraan baru untuk petani dan industri sawit, yaitu dengan pola sharing atau pembagian kepemilikan pabrik kelapa sawit.
Dalam model kemitraan yang baru ini, kepemilikan lahan oleh koperasi petani akan berkurang dari sebelumnya 80% menjadi 70%. Sebaliknya, kepemilikan lahan oleh industri sawit akan meningkat dari 20% menjadi 30%. Sebagai kompensasi penurunan porsi kepemilikan lahan, koperasi petani akan memiliki saham pabrik kelapa sawit dengan skema joint venture sebesar 30%.
Model kemitraan yang baru ini disebut lebih sesuai bagi petani dan industri sawit. Nantinya, Iahan Hutan Produksi Konversi yang belum berizin akan disertifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atas nama koperasi dan perusahaan. Sertifikat tersebut kemudian dapat dijaminkan ke bank, tetapi tidak boleh diperjualbelikan, dan hanya boleh diwariskan.
Selain itu, perusahaan sebagai "bapak angkat" petani akan dapat berperan sebagai avalis perbankan (KUR) dan pendamping operasional. KUR yang diharapkan diberikan ke petani adalah KUR Tani dengan suku bunga 5% sampai 6%.
Pemberian saham perusahaan kepada koperasi sesungguhnya bukanlah program yang sungguh-sungguh baru. Dalam pertemuan di Tapos, Bogor, pada 4 Maret 1990, Presiden Soeharto pernah "meminta" sekitar 30-an konglomerat untuk mengalihkan hingga 25% sahamnya kepada koperasi.
Kebijakan pengalihan saham perusahaan kepada koperasi itu diniatkan sebagai upaya untuk memperkuat ikatan dan sinergi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan di sekitarnya. Jangan sampai masyarakat yang berada di sekitar perusahaan menjadi seperti tikus mati di lumbung padi, hanya merasakan polusi dari industri yang beroperasi di sekitarnya.
Sayangnya, kebijakan tersebut tidak berlangsung mulus. Seperti pepatah, hangat-hangat tahi ayam, hanya heboh di saat-saat awal peluncuran program saja, namun mengabaikan keberlangsungannya. Karena itu. apabila pemerintah hendak meluncurkan kebijakan serupa, agar lebih efektif maka beberapa hal penting berikut ini perlu diperhatikan.
Pertama, penyertaan koperasi petani dalam kepemilikan saham perusahaan kelapa sawit ini jangan sampai hanya sekadar upaya meredam suara-suara kritis yang menentang industri kelapa sawit. Seperti kita tahu, saat ini tidak sedikit pihak yang menuntut dilakukannya moratoriunr pembukaan hutan untuk industri sawit karena dianggap menjadi penyebab deforestasi dan kerusakan lingkungan.
Kepemilikan persentase saham oleh koperasi petani yang terus meningkat diharapkan dapat lebih mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam pengelolaan industri sawit dari hulu hingga hilir dan tidak terjebak untuk merengkuh sebanyak-banyaknya keuntungan saat ini, namun benar-benar memperhatikan aspek kelestarian (sustainability) sumber daya yang ada.
Hal ini sejalan dengan konsep green development, yakni konsep pembangunan yang menekankan kebijakan politik deliberatif, adopsi teknologi ramah lingkungan, mekanisme pembangunan berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
Kedua, kepemilikan saham pabrik kelapa sawit oleh koperasi petani juga harus mampu meningkatkan harkat dan martabat para petani sawit. Kebijakan pabrik kelapa sawit diharapkan akan lebih memperhatikan kesejahteraan petani sawit, misalnya dengan mengubah persepsi keberadaan mereka dari sekedar faktor produksi menjadi asset penting perusahaan.
Keberhasilan peningkatan kesejahteraan para petani sawit juga secara tidak langsung akan mengurangi kesenjangan kesejahteraan di wilayah kerja industri kelapa sawit, sehingga diharapkan akan lebih menjamin terwujudnya penerimaan masyarakat terhadap keberlangsungan indsutri kelapa sawit.
Ketiga, kesempatan petani sawit untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga hanya 5% sampai 6% perlu dimanfaatkan dengan hati-hati. Kegagalan mengembalikannya dengan Iancar tidak saja akan merugikan bank penyalur KUR, namun juga bisa mempengaruhi keberlangsungan program pembagian kepemilikan saham kepada koperasi petani.

Sumber : Kontan | Selasa, 23 Mei 2017

50 Perusahaan Sawit Segera Kantongi Sertifikat ISPO

JAKARTA – Komisi lndonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) akan menerbitkan 50 sertifikat bagi perusahaan sawit pada Juni-Juli tahun ini. Sebanyak 523 perusahaan sawit telah mengajukan sertifikasi ISPO, namun baru separuh di antaranya yang mendapatkan sertifikat sawit lestari tersebut. Dengan sertifikat ISPO, minyak sawit lndonesia dinilai telah cukup mampu untuk masuk ke pasar internasional.

Komisi ISPO berencana menerbitkan setidaknya 50 sertifikat bagi perusahaan sawit yang dijadwalkan pada Juni-Juli 2017. Saat ini, sebanyak 30 laporan audit sudah selesai proses tanggapan dan tinggal proses akhir, sedangkan 71 laporan dalam proses verifikasi. Hingga April 2017, jumlah sertifikasi ISPO yang telah diterbitkan tercatat sebanyak 266 sertifikasi yang mencakup 1,68 juta hektar (ha) lahan dan 7,61 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

“Target kami, 50 sertifikat bisa diterbitkan dan diserahkan setelah lebaran 2017, kalau bisa bertepatan dengan Hari Krida Pertanian,” kata Ketua Sekretariat Komisi ISPO Aziz Hidayat usai seminar nasional bertajuk Inovasi dan teknologi Terkini Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Sawit Secara Berkelanjutan di Jakarta, Rabu (17/5).

Berdasarkan catatan Sekretariat ISPO, terdapat 523 perusahaan sawit, 3 KUD kebun plasma, dan satu asosiasi petani swadaya yang mengikuti sertifikasi ISPO. Dari jumlah tersebut, laporan hasil audit (LHA) yang diterima Sekretariat Komisi ISPO ada 376 yang mana sertifkat ISPO sebanyak 226 di antaranya telah diterbitkan, 11 ditunda pengakuannya, 30 laporan siap diterbitkan, dan 71 laporan dalam proses verifikasi.

Khusus untuk 11 laporan yang masih tertunda, kata dia, saat ini masih dalam proses pemenuhan syarat dan standar yang ditetapkan. Ke-11 laporan tersebut ditunda penerbitan sertifikatnya karena ketika dilakukan verifikasi di lintas kementerian ternyata masih belum memenuhi syarat terkait lingkungan, legalitas, atau baku mutu air. “Ada yang sudah lengkap, clean and clear, ternyata PROPER (pemeringkatan kinerja oleh Kementerian LHK) masih merah. Mereka harus memperbaiki itu dulu sampai PROPER menjadi hijau atau biru, setelah itu prosesnya dilanjutkan berdasarkan catatan terakhir. Jadi, tidak diaudit ulang," kata Aziz.

Aziz juga mengatakan, draf peraturan presiden (perpres) tentang penguatan ISPO saat ini masih dalam tahap konsultasi publik. Proses itu dilakukan di empat wilayah produsen kelapa sawit di Indonesia, yakni di Riau untuk wilayah Sumatera, Palangkaraya untuk Kalimantan, Palu untuk Sulawesi, dan Sorong untuk Papua. Konsultasi publik dijadwalkan rampung pada Juni 2017. “Konsultasi publik yang pertama telah dilakukan sekitar 10 hari yang lalu, di Riau, lalu di Palangkaraya, Sorong, baru di Jakarta,” kata dia.

Kampanye Negatif
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan Pemerintah Republik Lithuania untuk menghapus kampanye negatif terhadap produk sawit Indonesia di Eropa. Sejumlah negara Eropa menyebutkan, industri sawit nasional tidak ramah lingkungan dan mengandung kolesterol tinggi. "Indonesia juga telah menyampaikan concern terhadap terus berlangsungnya kampanye hitam dan tindakan diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia di Eropa," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Republik Lithuania Dalia Grybauskait di Istana Merdeka, kemarin.

Presiden Jokowi juga mengatakan, permintaan dukungan itu secara resmi telah disampaikan pada pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Lithuania. "Kita juga meminta dukungan Lithuania agar produk sawit Indonesia diperlakukan secara fair," kata Kepala Negara.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit) mencatat nilai ekspor sawit Indonesia sepanjang 2016 mencapai Rp 240 triliun atau naik 8% dari 2015 yang hanya Rp 220 triliun. Kenaikan nilai ekspor sawit itu didorong kenaikan harga CPO global yang naik 41,4% di sepanjang 2016. (nov)

Sumber : Investor Daily | Kamis, 18 Mei 2017